May 25, 2018

Melawan Kebakaran dan Asap

Melawan Kebakaran dan Asap

 Source: CIFOR News

Pembersihan lahan dengan cara membakar terjadi di seluruh Indonesia, setidaknya sudah dari tahun 1990-an. Cara ini dilakukan oleh pelaku usaha besar maupun kecil. Dampak dari kejadian tersebut sangat merug ikan, sehingga mendapatkan perhatian internasional karena memicu krisis lingkungan dan kesehatan regional pada tahun 2014-2015.

Asap akibat kebakaran merugikan masyarakat sekitar, membuat mereka tidak bisa beraktivitas, anak-anak tak bisa ke sekolah, para orang dewasa tak bisa ke kantor, hingga yang paling parah dapat menyebabkan kematian. Bahkan, kerusakan pada keragaman hayati dan lahan gambut pada beberapa jenis tidak bisa dipulihkan.

Walaupun, kebakaran hutan ini sudah terjadi beberapa tahun silam, namun tampaknya masyarakat Pekanbaru, Riau tidak mudah melupakan bencana kebakaran dan asap yang terjadi selama berbulan-bulan itu.

Pada akhir tahun 2015, Presiden Jokowi akhirnya mengeluarkan keputusan dan regulasi daerah, terkait dengan larangan pembersihan dan pembakaran lahan gambut di Indonesia. Instruksi Presiden tersebut merupakan respon atas kebiasaan membakar lahan perkebunan, terutama saat musim kemarau, yang menjadi pemicu bencana lingkungan dan kesehatan regional.

Presiden Jokowi juga membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk memperbaiki lahan rusak. Meskipun begitu, keputusan Presiden mengenai lahan gambut memberikan perubahan dalam praktik tata kelola lahan secara nasional. Meski penelitian menemukan bahwa regulasi lokal di tingkat provinsi, kabupaten atau kota dapat memberikan dampak lebih besar dalam mengurangi risiko bencana.

Ilmuwan CIFOR, Herry Purnomo menyarankan agar setiap legilasi baru di provinsi seharusnya berdasar pada bukti ilmiah dan mendukung aksi masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan restorasi lahan.

AKSI MASYARAKAT

 Masyarakat lokal, seperti petani, pemilik lahan dan relawan pemadam kebakaran telah melakukan aksi yang nyata.

Rozi, ketua Masyarakat Peduli Api (MPA) desa Dompas, kabupaten Bengkalis, memimpin patroli rutin untuk memadamkan api sebelum menjadi besar. Ia juga bekerja sama dengan masyarakatnya untuk menghijaukan dan membasahi kembali lahan gambut terdegradasi.

BISNIS PEMBAKARAN

Dalam dekade terakhir, jutaan hektar lahan gambut dikonversi menjadi lahan perkebunan, terutama perkebunan perkebunan komersial, seperti sawit. Metode paling efektif untuk membersihkan lahan gambut luas adalah dengan membakar.

BISNIS PEMBAKARAN

 

Source: CIFOR News

Bambang Setiadi, dari Dewan Penelitian Nasional menyatakan, praktik buruk pembakaran lahan gambut dimulai di Kalimantan pada tahun 1990, dan diikuti Riau dan Palembang.

Sebagai pakar lahan gambut, Bambang mengingatkan, tidak ada dasar ilmiah dalam pengerihan dan pembakaran lahan gambut. Praktik buruk era 90-an ini harus segera dihentikan.

“Mengeringkan lahan gambut adalah kesalahan utama, karena sekitar 95% gambut adalah air. Kita bisa melihat dampaknya di tempat seperti Banjarmasin dan Pontianak, yang masa lalu tidak pernah banjir. Kini, saat hujan, kota itu terendam.” beliau menjelaskan dalam sebuah wawancara di sela dialog.

Beliau juga mengatakan bahwa bisnis yang masih menggunakan pembakaran sebagai metode pembersihan lahan harus diberikan sanksi dalam regulasi pemerintah.

Iman Santoso dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menyatakan, menghentikan kebakaran merupakan tanggung jawab semua pihak, baik dari perusahaan maupun petani, hingga seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di dalam dan terpengaruh keputusan kehutanan dan pemanfaatan lahan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares